Sejarah Kalimantan Di Balik Pegunungan Meratus

Pegunungan meratus Secara geografis kawasan Pegunungan Meratus terletak di antara 115°38’00″ hingga 115°52’00″ Bujur Timur dan 2°28’00″ hingga 20°54’00″ Lintang Selatan.

Sejarah Kalimantan Di Balik Pegunungan Meratus

Sejarah KalimantanPegunungan meratus Secara geografis kawasan Pegunungan Meratus terletak di antara 115°38’00″ hingga 115°52’00″ Bujur Timur dan 2°28’00″ hingga 20°54’00″ Lintang Selatan. Pegunungan ini menjadi bagian dari 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Tapin.

Setidak nya nama pegunungan meratus sangat akrab di telinga orang pribumi kalimantan , tapi tahu kah anda ternyata banyak catatan sejarah yang tersimpan di balik pegunungan yang hijau tersebut yang mungkin kurang di ketahui oleh orang lain.

Pegunungan Meratus sebagai basis awal kemerdekaan di tanah kalimantan dan sepak terjang suku kalimantan yang ikut andil memperjuangkan kemerdekaan , bahkan siapa saja tokoh melagenda yang nama-nama nya tidak di catat oleh sejarah nasional atau sejarah pemutar balikan fakta tentang tokoh kemerdekaan kalimantan .

Orang banyak mengenal Brigader Jenderal H.Hasan Basyri sebagai satu-satu nya tokoh pahlawan nasional yang berasal dari putera-putera pesisir kaki gunung meratus ,sudah pasti itu sebuah kekeliruan karena sudah pasti Brigjen H.Hasan Basyri tidak berjuang sendirian , ada sederit nama yang tidak di akui oleh nasional bahkan di anggap penghianat negara tapi mendapat pengakuan secara turun temurun oleh masyarakat pesisir gunung meratus ( Kalimantan ) sebagai pahlawan di kalimantan , Salah satunya adalah Ibnu Hajar atau Haderi Bin Umar di tingkat daerah nama beliau harum sebagai pejuang tapi di tingkat nasional nama beliau cacat sebagai penghianat , pemutar balikan fakta yang terjadi di era pasca kemerdekaan seolah terus tejadi sampai sekarang benarkah beliau pejuang atau benarkah beliau penghianat.

Ibnu Hajar di kenal oleh masyarakat pesisir kalimantan sebagai seorang pejuang hingga darah akhirnya , pasca kemerdekaan dan bergabung kalimantan ke dalam RIS ( Republik Indonesia Serikat ) Pada awal tahun 1950-an, yakni sesudah selesainya Perang Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan mendemobilisasi mantan pejuang gerilya dan merasionalisasi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menimbulkan berbagai benturan, persoalan, ketidakpuasan, gerakan politik dan bersenjata di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan.

Sebagai mana yang di kutip dari hikayat mulut kemulut warga setempat pesisir pegunungan meratus ( Kandangan ) sebelum kalimantan bergabung dengan RIS Ibnu hajar mempunyai sejumlah perjanjian bahwa setelah masa damai di mana kalimantan yang sebelumnya berhasil memperjuangkan kemerdekaan nya ikut bergabung dengan RIS sebagai bagian yang tidak terpisahkan maka semua anak buah beliau di hargai sebagai pejuang kemerdekaan paling tidak nama mereka di akui sebagai bagian Tentara Nasional Indonesia.

Persoalan yang berkaitan dengan konteks nasional itu, tidak terlepas dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan “Pengakuan Kedaulatan” (transfer of sovereignty) 27 Desember 1949, berupa serah terima pemerintahan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Di samping itu, serah terima di bidang kemiliteran yang meliputi bidang personil, material dan aparat pendidikan.
Sesuai dengan keputusan KMB, tanggungjawab keamanan seluruhnya harus diserahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang berintikan TNI dan meliputi orang Indonesia anggota KNIL serta kesatuan-kesatuan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) lainnya yang berkeinginan masuk.

Dari sana lah mulai terjadi ketidak jelasan di mana para orang pribumi yang mengurbankan nyawa dan raga tersisih dari kesatuan tentara indonesia , sebagian mereka bahkan tidak di akui sebagai bagian para pejuang kemerdekaan, jusrtu para NICA yang awal nya sebagai pembantai rakyat mendapat pangkat jabatan lebih tinggi setelah bergabung sebagai bagian tentara indonesia.

Benturan-benturan juga terjadi ketika diadakannya usaha-usaha pembentukan TNI dan peleburannya ke dalam APRIS. Sebagai realisasi diri pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 4/1950, maka pada tanggal 28 Januari 1950 Komandan Teritorium VI, yaitu Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala menerima bekas KNIL sebanyak 125 orang. Dalam tulisan Dhany Justian (1972) disebutkan, Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala telah menerima bekas KNIL berupa 1 kompi infantri dari bawah pimpinan Letnan Satu Sualang dan 1 kompi bantuan dari bawah pimpinan Letnan Kotton.
Sebagian anggota KNIL yang masuk dalam APRIS itu dijadikan pelatih dan komandan pasukan, dan mereka rata-rata dinaikan pangkatnya, sedangkan sebagian besar mantan pejuang gerilya yang masuk APRIS hanya berpangkat rendah dan prajurit biasa. Selain itu, utusan militer dari Pusat yang didatangkan ke Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menyempurnakan Divisi Lambung Mangkurat menjadi kesatuan yang modern telah menimbulkan ketegangan-ketegangan pada anggota divisi yang nota bene mantan anggota gerilya. Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk dilihat siapa-siapa yang tetap menjadi tentara republik dan siapa yang harus dikembalikan atau didemobilisasikan ke masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Hassan Basry (2003) bagi mereka yang dikembalikan ke masyarakat atau yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota APRIS, kepadanya diberikan pesangon berupa uang sebesar Rp 50,- dan selembar kain sepanjang 1,3 meter.
Persoalannya tidak hanya itu, setelah menjalani penyaringan mereka harus melaksanakan aturan-aturan militer yang ketat yang diberikan oleh pejabat-pejabat militer mantan anggota KNIL dari Jawa yang mereka pandang telah meremehkan dan merendahkan martabat mereka.
Dan lebih celaka lagi, menurut mereka, jabatan militer dan sipil yang terpenting terus diduduki oleh orang yang mereka pandang pernah bekerjasama dengan Belanda (NICA) atau diberikan kepada orang-orang dari luar daerah. Sementara itu, ada usaha-usaha untuk memisahkan mantan pimpinan gerilyawan dengan anak buahnya, misalnya dengan mengirim Kolonel H. Hassan Basry ke Kairo, Mesir dengan tugas belajar di Universitas Al-Azhar dan tinggallah bekas-bekas anak buah sebagai anak ayam kehilangan induknya.

Masuknya bekas KNIL ke dalam APRIS, menimbulkan beberapa masalah besar bagi intern APRIS pada umumnya, dan bagi pasukan TNI yang nota bene mantan pejuang kemerdekaan, seperti mantan pasukan MN 1001/MTKI dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, atau mantan pejuang gerilya lainnya. Mereka dipaksa untuk menerima KNIL sebagai mitra atau teman sekerja, sedangkan pada masa perang kemerdekaan KNIL adalah musuh mereka. Masalah tersebut di atas juga terungkap dalam tulisan Kodam X/Lam (1970) dan tulisan Dhany Justian (1972) sebagai berikut: ” Pasukan MTK/Tengkorak Putih dan MTKI/MN 1001 yang ketika didrop ke Kalimantan adalah TRI berpendapat bahwa mere¬ka sudah menjadi Tentara Republik Indonesia yang resmi sehingga merasa tidak perlu lagi masuk ke dalam TNI. Badan -badan Perjuangan tersebut di atas bekerja sama dengan tokoh-tokoh ALRI Divisi IV/PK, dan di samping itu banyak tokoh-tokoh tidak dapat menerima penggabungan KNIL ke da¬lam TNI tersebut, disebabkan mereka masih beranggapan bahwa bekerjasama dengan KNIL sama dengan bekerjasama dengan musuh yang dulu membunuhi rakyat.
Adanya demobilisasi seperti dikemukakan sebelumnya, tidaklah mengecewakan, jika tidak dibarengi dengan laku lajak (over acting) Tentara Republik yang dahulunya bekas KNIL (Ideham dkk, ed., 2003) dan sikapnya meremehkan prestasi daerah dalan perjuangan kemerdekaan (Dijk, 1983). Di samping itu, kekecewaan muncul karena per¬soalan pribadi dari beberapa tokoh menyangkut perbedaan kedudukan, fasilitas, prioritas dan sebagainya”

Ibnu HajarDari sanalah semua urusan problematika terjadi hampir semua anak buah Ibnu hajar keluar dari kesatuan tentara republik indonesia termasuk ibnu hajar sendiri ,sebagian mereka ada yang kembali menjadi rakyat jelata dengan menanggalkan senjata-senjata mereka akan tapi sebagian anak buah ibnu hajar tersebut ada yang mengangkat sejata melawan tentara republik indonesia mereka masuk hutan keluar hutan menciptakan kekacauan di pos-pos tentara indonesia , yang menjadi catatan sejarah adalah hal itu di lakukan oleh sebagian mantan anak buah ibnu hajar yang tidak puas akan perlakuan pemerintah pusat bukan lah di lakukan oleh ibnu hajar beserta anak buah nya karena ibnu hajar beserta anak buahnya sendiri lebih memilih sebagai rakyat jelata , ibnu hajar sendiri di tangkap dengan melakukan sebuah kebohongan besar dengan menciptakan kesan seolah-olah nama beliau di akui sebagai pahlawan perjuangan, ibnu hajar di arak keliling kota kandangan menggunakan mobile jep bak seorang pahlawan oleh tentara pusat , tidak di kira ternyata beliau akan di jeblus kan kedalam penjara.

Jejak rekam sejarah kalimantan ini sebenarnya sangat membekas bagi masyarakat pribumi kalimantan , ketidak percayaan msyarakat terhadap pemerintah pusat sebenarnya masih ada di kalangan masyarakat , sikap anti pati pada orang jawa oleh sebagian masyarakat pribumi kalimantan contoh nya masih saja melekat , hal itu bukan tanpa alasan jika kita mencermati history sejarah menurut sudut pandang daerah bukan berdasarkan sudut pandang pemerintah pusat , bahkan sampai saat ini pemerintah cendrung sedikit menghambat perkembangan di daerah-daerah semakin menciptakan dogma bahwa masyarakat pribumi di daerah masih di jajah oleh orang negri sendiri , Kasus Perang antar suku dayak dan madura misal nya adalah sikap kritis masyarakat pribumi terhadap orang luar ,dimana orang-orang dayak kalimantan menganggap orang madura ingin mengambil alih kalimantan sampai ada istilah sampit menjadi sampang ke dua menjadikan masyarakat pribumi semakin gerah , belum lagi perumahan-perumahan imigrasi buat orang luar dengan fasilitas tanah hiktaran justru dengan mengambil paksa tanah-tanah orang pribumi , orang asli kalimantan di biarkan tanpa rumah justru orang luar mendapatkan fasilitas tersebut.

Terlepas dari semua fakta Sejarah Kalimantan yang kelam yang ada di daerah dan berbalik dengan fakta di pusat maka ada baiknya pemerintah bahkan kalangan akademis meninjau ulang sejarah kalimantan agar yang putih tidak di katakan hitam atau sebaliknya , karena fakta mengatakan bahwa masyarakat kalimantan menganggap seorang yang di anggap pemerintah pusat sebgai pemberontak justru sebagai pahlawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *